Tulisan ini merupakan hasil refleksi atas APBN 2026 dan masa depan pendidikan untuk bangsa. Selamat membaca!
Anggaran Pendidikan yang Membesar, tetapi Menyusut Alokasinya
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah kembali menegaskan komitmennya pada sektor pendidikan dengan mengalokasikan sekitar Rp 757–769 triliun, atau sekitar 20% dari total belanja negara [1]. Angka ini secara formal memenuhi amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun jika ditelaah lebih dalam, gambaran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.
Dalam struktur anggaran pendidikan tahun ini, muncul program besar bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah [2]. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa di sekolah, dengan harapan meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Dari sisi tujuan, program ini memiliki niat yang mulia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa status gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Di banyak wilayah Indonesia, terutama daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, masih banyak siswa yang datang ke sekolah dalam kondisi kurang nutrisi. Program seperti MBG dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki energi dan kesehatan yang cukup untuk mengikuti proses belajar, namun di sisi lain, program ini juga menimbulkan pergeseran komposisi anggaran pendidikan. Sebagian dana yang sebelumnya dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan pendidikan seperti peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, penelitian, atau penguatan sarana belajar, kini terserap oleh program yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses pembelajaran.
Akibatnya, jika dilihat dari perspektif yang lebih operasional, porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan pendidikan inti justru menurun. Sebagian analis kebijakan memperkirakan bahwa dana yang langsung mendukung proses pendidikan (pembelajaran, riset, dan pengembangan kapasitas manusia) kini hanya sekitar separuh dari total anggaran pendidikan. Muncullah dilema kebijakan. Negara ingin memastikan anak-anak Indonesia sehat dan siap belajar, tetapi pada saat yang sama sumber daya yang tersedia untuk memperkuat kualitas pendidikan itu sendiri menjadi relatif lebih terbatas.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih mendasar: apakah pendidikan kita masih memiliki ruang yang cukup untuk membentuk manusia Indonesia yang mandiri? Pertanyaan ini menjadi relevan karena pada dasarnya tujuan mendasar pendidikan adalah memerdekakan dan memandirikan manusia.
Baca juga: Berjuang dengan Nalar dan Budi: Sebuah Teladan dari Era Kebangkitan Nasional
Dampak Penurunan Anggaran Proses Pendidikan
Penurunan porsi anggaran yang langsung mendukung kegiatan pendidikan berpotensi memengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pertama, kualitas pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi dapat terpengaruh. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas seperti ruang belajar, laboratorium, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran. Jika ruang fiskal untuk investasi di bidang ini semakin terbatas, maka fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pendidikan lambat laun akan ketinggalan zaman, membuat aksesibilitas siswa dan mahasiswa terhadap sarana pendukung yang memadai menjadi terhambat.
Kedua, pengembangan kapasitas guru dan dosen juga berpotensi terdampak. Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik. Program pelatihan guru, pengembangan profesional berkelanjutan, serta dukungan bagi penelitian dan inovasi pendidikan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Ketika anggaran yang tersedia lebih sempit, program-program pengembangan ini sering menjadi prioritas yang ditunda. Bagaimana kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi bisa dipertahankan ketika peningkatan kompetensi guru dan dosen mandeg?
Ketiga, dampaknya juga terasa pada pendidikan non-formal. Selama ini berbagai inisiatif literasi, kursus keterampilan, dan komunitas belajar sering bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan pusat. Bentuk pendidikan jenis ini banyak sekali, dari mulai Program Kejar Paket, program-program pelatihan untuk persiapan kerja, sampai dengan PAUD. Banyak jenis program ini yang sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah. Dengan ruang anggaran yang lebih terbatas, banyak program yang berpotensi mengalami pengurangan dukungan.
Di tingkat daerah, situasinya bisa menjadi lebih kompleks. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah (SD sampai dengan SMP adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan tingkat SMA/SMK adalah tanggung jawab pemerintah provinsi). Pada kenyataannya, kemampuan fiskal daerah sangat bervariasi. Ketika dukungan anggaran dari pusat tidak cukup fleksibel, daerah sering kali harus melakukan penyesuaian yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Akumulasi dari berbagai faktor ini berpotensi menciptakan sebuah paradoks: anggaran pendidikan secara nominal meningkat, tetapi kapasitas sistem pendidikan untuk mencerdaskan bangsa tidak meningkat secara proporsional.
Menghidupkan Kemandirian Belajar Masyarakat
Warga dan Kader Pusaka Indonesia belajar meramu herbal di Payakumbuh, Sumatera Barat
Apakah kita, bangsa Indonesia, harus menyerah? Tentu tidak. Situasi ini tidak harus dipandang sebagai jalan buntu. Justru di sinilah muncul peluang untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam mencerdaskan dirinya sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan bangsa Indonesia tidak selalu bergantung sepenuhnya pada negara. Banyak gerakan pendidikan lahir dari inisiatif masyarakat: taman bacaan, kelompok belajar, pesantren, komunitas literasi, hingga gerakan pendidikan rakyat.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula berbagai inisiatif pembelajaran berbasis komunitas yang mencoba menghidupkan kembali semangat tersebut, termasuk yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia. Pusaka Indonesia memiliki beberapa program pelatihan yang tidak hanya membangun keterampilan tertentu (misalnya dalam bidang entrepreneurship, pertanian/perkebunan berbasis pendekatan alami, dan pemanfaatan tanaman lokal untuk herbal), namun juga membekali pesertanya dengan kesadaran luhur bahwa penerapan dari apapun yang dipelajari membawa manfaat nyata. Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Pusaka Indonesia saat ini memang masih dalam skala kecil, namun hasilnya sudah terbukti. Inisiatif-inisiatif akar rumput (grassroot) seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas besar untuk membangun ekosistem belajar secara mandiri, tanpa harus menggantungkan diri pada ketersediaan dana dari pemerintah.
Beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan antara lain:
- Membangun komunitas belajar lokal
Masyarakat dapat mengembangkan ruang belajar bersama di lingkungan masing-masing, baik dalam bentuk taman bacaan, kelompok diskusi, kelas keterampilan, maupun forum kajian. Komunitas seperti ini dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan yang terbuka bagi siapa saja. - Memanfaatkan teknologi digital untuk belajar mandiri
Internet membuka akses terhadap berbagai sumber pengetahuan global. Dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, masyarakat dapat memperluas kesempatan belajar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada institusi formal. - Menghidupkan tradisi belajar lintas generasi
Banyak pengetahuan praktis yang sebenarnya hidup di masyarakat: keterampilan bertani, kerajinan, kewirausahaan, maupun kearifan lokal. Program belajar berbasis komunitas dapat menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan ini kepada generasi muda. - Mengembangkan jaringan kolaborasi antar komunitas belajar
Berbagai komunitas belajar dapat saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan metode pembelajaran melalui pembentukan jejaring kolaborasi. Dalam jaman Internet saat ini, membangun jejaring bukanlah hal yang sulit. - Menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat
Pendidikan tidak harus berhenti di sekolah atau perguruan tinggi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran bahwa belajar adalah proses seumur hidup, maka kapasitas kolektif bangsa untuk berkembang akan semakin kuat.
Dengan pendekatan seperti ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan pemerintah, tetapi sebagai gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Baca juga: Pentingnya Hening Cipta dalam Menyikapi Dinamika Berbangsa dan Bernegara
Saatnya Menghidupkan Kembali Semangat Mencerdaskan Bangsa
Perubahan struktur anggaran pendidikan dalam APBN 2026 menunjukkan bahwa kebijakan publik seringkali menghadapi dilema antara berbagai kebutuhan pembangunan. Program seperti Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik dan penting bagi kesehatan generasi muda. Namun pada saat yang sama kita juga perlu memastikan kualitas pendidikan tidak mengalami kemunduran.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak perlu hanya menunggu solusi dari negara. Sejarah bangsa ini justru menunjukkan bahwa banyak gerakan pendidikan lahir dari kesadaran masyarakat sendiri. Karena itu, yang kita perlukan saat ini adalah menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam mencerdaskan bangsa. Komunitas belajar, gerakan literasi, ruang diskusi publik, dan berbagai inisiatif pendidikan berbasis masyarakat perlu terus diperkuat.
Setiap orang dapat mengambil peran, menjadi bagian dari komunitas belajar. Ketika masyarakat bergerak bersama, pendidikan tidak lagi semata-mata bergantung pada besar kecilnya anggaran negara. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bangsa, sehingga pada akhirnya kemandirian belajar masyarakatlah yang akan menentukan masa depan Indonesia.
Lukito E. Nugroho
Dosen, Kontributor Bidang Riset dan Kajian Pusaka Indonesia
Reaksi Anda:
