Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, Jr, membuat kebijakan baru yang revolusioner bagi kesehatan masyarakat Amerika Serikat (AS). Pada 27 Mei 2025 lalu, ia mengumumkan vaksin covid-19 untuk anak-anak sehat dan wanita hamil yang sehat, telah dihapus dari jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1
Sejak tahun 1986, untuk rata-rata anak usia satu tahun, jumlah vaksin yang direkomendasikan dalam jadwal vaksinasi anak CDC telah meningkat dari 3 suntikan menjadi 29 suntikan (termasuk paparan in utero dari vaksin yang diberikan kepada ibu hamil). Jumlah vaksin dalam jadwal vaksinasi Amerika, melebihi jumlah vaksin dalam banyak jadwal vaksin negara-negara di Eropa. Namun, tidak ada uji coba yang membandingkan kelayakan dan keamanan jadwal vaksin di AS dibandingkan dengan negara lain.2
Seperti obat kimia lainnya, vaksin dapat memiliki efek samping, yang harus seimbang dengan manfaatnya. Orang tua wajib sepenuhnya diinformasikan tentang manfaat dan risiko vaksin. Sayangnya, penelitian ilmiah tentang hubungan vaksin dan penyakit kronis, dampak cedera akibat vaksin, masih terbatas jumlahnya.
Dalam press release pada 9 Juni 2025, RFK Jr menyatakan bahwa vaksin telah menjadi isu yang memecah belah dalam politik AS. Hal ini menjadi pemicu terjadinya krisis kepercayaan publik. Baik terhadap lembaga kesehatan, perusahaan farmasi, juga pada vaksin itu sendiri. Kepercayaan publik AS, semakin menurun.3
Pada dokumen The MAHA Report – Make Our Children Healthy Again Assessment, tentang vaksin pada anak ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: (1) Uji klinis keamanan vaksin dengan desain penelitian yang lebih tepat: penggunaan placebo, ukuran sampel yang lebih besar, dan periode follow-up yang lebih panjang. (2) Sistem pemantauan keamanan vaksin yang lebih ketat. Profesional kesehatan wajib melaporkan kejadian merugikan yang dialami pasien setelah pemberian vaksin, pelaporan data observasi secara lengkap dari reaksi vaksin yang dialami pasien.2
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, RFK Jr mengambil langkah signifikan dengan merombak Advisory Committee for Immunization Practice (ACIP). Memberhentikan 17 anggota komite, dan merekrut 8 anggota baru, yang berkomitmen pada kedokteran berbasis bukti, ilmu pengetahuan gold-standard, dan akal sehat. Komite ini akan mereview keamanan dan efikasi vaksin. 4
Lalu bagaimana dengan Kementerian Kesehatan RI?
Kemenkes RI masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Omnibus law), Permenkes RI nomor 7 tahun 2023 pasal 46, dan yang terakhir mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.03.01/c/1422/2025 tentang kenaikan kasus covid-19. Pada Permenkes no.7 tahun 2023 tersebut, masih mewajibkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan, wajib mengikuti vaksinasi covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5 6 7
Dalam hal ini, Kemenkes RI perlu belajar dari Kemenkes AS, yang berani melakukan perubahan terhadap aturan lama, didukung dengan dasar pertimbangan berbasis bukti (uji klinis) penelitian yang terbaru, mengikuti gold-standard ilmu pengetahuan, dan menggunakan akal sehat. Kemenkes RI perlu mengingat kembali prinsip-prinsip etika klinis dalam pelayanan kesehatan: Autonomy (hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang situasi medis yang dihadapi), beneficence (bertindak demi kebaikan pasien), non-maleficence (tidak merugikan pasien), dan keadilan (perlakuan yang setara kepada pasien tanpa diskriminasi). Sehingga kebijakan yang dikeluarkan, adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengutamakan keselamatan rakyat.
Natalia Puri Handayani
Ketua Bidang Riset dan Kajian Pusaka Indonesia
Daftar Referensi:
- https://x.com/SecKennedy/status/1927368440811008138
- https://www.whitehouse.gov/maha/
- https://www.hhs.gov/press-room/wsj-kennedy-op-ed-restore-public-trust-in-vaccines.html
- https://x.com/SecKennedy/status/1932899858920120692
- https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023
- https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-7-2023
- https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/surat-edaran-dirjen-p2-nomor-sr-03-01-c-1422-2025-tentang-kewaspadaan-terhadap-peningkatan-kasus-covid-19/regulasi/view
Sumber foto: aclu.org