Mengawali tahun 2026, Indonesia masih dihadapkan oleh polemik tragedi bencana alam. Salah satunya adalah apa yang melanda Sumatra sejak November 2025. Penggunaan kata ‘polemik’ alih-alih ‘peristiwa’ terhadap isu, bertujuan untuk menegaskan bahwa bencana Sumatra seyogyanya tidak hanya disikapi sebagai bencana alam semata, maupun sebagai ajang politis yang kerap kali memunculkan perdebatan di media sosial. Tragedi bencana semestinya menyadarkan kita bahwa pemulihan alam dan ekosistem tidak bisa lagi ditawar atau diganggu gugat.
Artikel berjudul “Isu Sawit: Tantangan Biodiversitas dan Kesejahteraan di Indonesia”1 yang sebelumnya telah diterbitkan Pusaka Indonesia, menegaskan dampak ekonomi dan sosial dari kerusakan biodiversitas. Bencana Sumatra tersebut semakin memperkuat argumen bahwa ancaman kerusakan biodiversitas itu nyata adanya. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga mengancam kehidupan secara menyeluruh di wilayah yang terdampak. Meskipun ada faktor pengembangan lahan sawit, dalam artikel ini, penulis lebih menitikberatkan pada seberapa signifikan dampak alih fungsi lahan hutan terhadap ekosistem. Artinya, alih fungsi hutan secara keseluruhan (tidak hanya untuk pengembangan kebun sawit) turut menjadi penyebab terjadinya bencana dimaksud.
Menurut berbagai sumber, penyebab banjir bandang tersebut ada dua: (1) Curah hujan yang ekstrem, dan (2) Alih fungsi hutan. Mari kita lihat lebih dalam dua faktor tersebut. Faktor pertama adalah curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh katadata.co.id, curah hujan di wilayah yang terdampak banjir di Sumatra berkisar 154 – 411 mm pada bulan November 2025.2 Curah hujan tersebut memang termasuk ‘kategori tinggi’ menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).3 Namun demikian, jika dilihat dari beberapa tahun ke belakang, curah hujan tersebut bukanlah yang tertinggi.
Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa rata-rata curah hujan di Sumatra Utara pada bulan November periode 2019 – 2023, yakni 292mm (2019), 337mm (2020), 494mm (2021), 526mm (2022), dan 190mm (2023).4 Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa bulan November 2021 dan November 2022 memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan November 2025. Namun, apa yang terjadi di waktu tersebut tidak semengerikan banjir di November 2025. Artinya, benar adanya bahwa curah hujan yang tinggi bukanlah menjadi faktor penentu ataupun faktor satu-satunya penyebab terjadinya banjir bandang di Sumatra akhir tahun lalu.
Baca juga: Banjir Sumatera: Dampak Deforestasi dan Harapan Pemulihan Lingkungan
Faktor kedua adalah alih fungsi lahan hutan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa hutan di Sumatra mengalami penyusutan, sedikit yang menyebutkan kebalikannya. Sebagai contoh, pada tahun 2000, 80% tutupan lahan di Sumatra Utara merupakan tutupan pohon alami (sekitar 5,8 juta hektar). Pada tahun 2020, tutupannya berubah menjadi 2,8 juta hektar hutan alam dan 2,4 juta hektar tutupan pohon non alami.5
Dari total angka penyusutan hutan tersebut, alih fungsi lahan hutan sebagian besar disebabkan oleh pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurut data yang dihimpun oleh Kompas.id, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar terjadi di Sumatra Utara, dengan luasan 354.865 hektar (atau sekitar 51,4% dari total alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit). Lalu disusul oleh Sumatra Barat (176.330 hektar) dan Aceh (159.581 hektar).6 Singkatnya, faktor alih fungsi lahan hutan turut menyebabkan terjadinya banjir bandang di Sumatra. Bahkan, bisa dikatakan apabila deforestasi lahan hutan alami tidak terjadi secara signifikan, mungkin bencana banjir bandang tidak akan terjadi.
Lalu, bagaimana sebaiknya menyikapi polemik ini? Yang pasti, perlu ada solusi yang menyentuh “akar” permasalahan. Kuncinya adalah melakukan reboisasi di lahan-lahan kritis. Upaya pemerintah untuk melakukan reboisasi sekitar 12 juta hektar patut diapresiasi.7 Namun demikian, hal ini masih harus secara konsisten dilakukan dan tepat sasaran sehingga tujuan untuk memulihkan fungsi tanah sebagai area resapan air benar-benar dapat terjadi.
Apa saja tanaman yang bisa menyerap air dan bisa menjadi penyangga tanah? Berikut sejumlah tanaman yang diindikasikan bisa berfungsi untuk mengembalikan fungsi hutan alami sebagai penyangga tanah dan penyerap air:8
- Trembesi. Pohon ini memiliki sistem perakaran yang luas dan dalam yang dapat membuka pori-pori tanah sehingga air hujan dapat cepat terserap. Pohon ini juga disinyalir mampu menyerap hingga 900 liter air per hari.
- Bambu. Pohon bambu memiliki akar serabut yang rapat dan saling terhubung, yang mampu mengikat partikel tanah sehingga dapat mencegah erosi dan tanah longsor.
- Beringin. Pohon ini memiliki akar tunggang yang mampu menembus lapisan tanah dalam. Kemampuan menyerap air hujan melalui akar kanopi menjadikannya cocok sebagai penjaga daerah aliran sungai yang handal.
- Johar. Pohon Johar juga memiliki sistem perakaran yang dalam dan kuat. Pohon ini juga memiliki ketahanan terhadap kondisi lahan kering dan kurang subur sehingga dapat menjadi pilihan tepat untuk revegetasi area yang rusak.
- Sukun. Sistem perakaran pohon sukun juga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan laju infiltrasi air. Selain itu, pohon sukun juga menghasilkan buah dengan kandungan karbohidrat.
Baca juga: Fakta Tentang Hutan Primer Indonesia
Perawatan Pohon Beringin di Tenjo Jawa Barat oleh Kader Pusaka Indonesia
Di Pusaka Indonesia, upaya reboisasi hutan telah dilakukan. Sejak tahun 2024, Pusaka Indonesia telah mencanangkan program menanam bambu di Malang Selatan, Jawa Timur. Selain bertujuan mempertahankan sumber daya air, program ini juga merupakan upaya memulihkan bumi serta tanah yang rusak. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam artikel bertajuk “Hutan Bambu Malang Selatan, Sinergi untuk Restorasi Lingkungan”,9 pohon bambu memiliki berbagai manfaat. Tidak hanya manfaat ekologis karena pertumbuhan yang cepat dan baik untuk konservasi air dan produksi oksigen, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi berkelanjutan. Pohon Bambu dapat dipanen secara berkala tanpa merusak ekosistem.
Selain itu, Pusaka Indonesia juga melakukan upaya restorasi melalui penanaman pohon beringin pada area seluas 1,5 hektare di Tenjo, Jawa Barat. Program ini, terlaksana atas kerjasama dengan Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Parung Panjang yang diwakili oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Tenjo. Di Sleman, Yogyakarta, Pusaka Indonesia menginisiasi penanaman cendana Bali untuk tujuan yang serupa.
Kembali lagi kepada pembahasan polemik banjir bandang Sumatra, pengembalian fungsi hutan alami adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan dan mengantisipasi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Memberikan bantuan kemanusiaan adalah satu hal. Tetapi tidak cukup apabila tidak diiringi dengan penyelesaian terhadap “akar” permasalahannya. Akan lebih parah lagi dan sangat mengenaskan jika penyebab banjir bandang di Sumatra ini direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
I Made Diangga Adika Karang
Wakil Ketua Bidang Riset dan Kajian Pusaka Indonesia
Sumber referensi:
- https://pusakaindonesia.id/opini/isu-sawit-tantangan-biodiversitas-dan-kesejahteraan-di-indonesia/
- https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/692e963f8af72/bmkg-bencana-sumatra-dipicu-hujan-ekstrem-akhir-november-2025
- https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-hujan-bulanan/curah-hujan-deterministik
- https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQxIzI=/curah-hujan-dan-banyaknya-hari-hujan-di-bmkg-wil-i.html
- https://bit.ly/44RhJB6
- https://www.kompas.id/artikel/kembalikan-hutan-sumatera
- https://www.kehutanan.go.id/ayotanampohon
- https://www.idntimes.com/science/discovery/pohon-pencegah-banjir-yang-wajib-ditanam-c1c2-01-xkjcx-g5j2w2
- https://pusakaindonesia.id/bumi-lestari/hutan-bambu-malang-selatan-sinergi-untuk-restorasi-lingkungan/
Reaksi Anda:
