Hening Cipta dan Aksi Nyata: Refleksi Penerapan Pancasila

Sekitar 8 dekade lalu, Pancasila dicetuskan sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun demikian, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi hal yang hangat dibicarakan publik. Apakah Pancasila sudah diterapkan dengan tepat? Jika sudah, lalu mengapa berbagai isu sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran, masih merajalela?

Pertanyaan-pertanyaan pemicu seperti ini tetap relevan dan perlu. Relevan karena bangsa kita masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan perlu karena Pancasila menjadi satu-satunya solusi bagi bangsa Indonesia jika ingin keluar dari permasalahan dan kembali kepada kesejatian.

Kembali kepada Esensi

Kita semua setuju bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi ideologi pemersatu bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni yang disahkan melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 menjadi momentum untuk terus mengingatkan kita tentang pentingnya Pancasila.

Akan tetapi, apakah cukup diperingati sebagai seremonial tahunan saja? Mari kita cermati bersama. Pertama, esensi Pancasila adalah keheningan, menghayati bahwa hidup ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa melalui hening cipta. Sila pertama menyebutkan kata ‘Ketuhanan’ meskipun seringkali diterjemahkan secara terbatas dalam konteks agama sebagai suatu institusi; ketika beragama, maka sudah cukup dinilai menjalankan Pancasila.

Dalam buku ‘Nyalakan Api Pancasila’ yang ditulis oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro (SHD), disebutkan bahwa hening cipta menjadi sarana untuk mengenal diri dan terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa yang bertakhta di relung hati. Artinya, Pancasila mengajak kita untuk lebih mendalami esensi tidak hanya sebatas pada institusi atau identitas semata. Dalam bukunya tersebut, penulis SHD juga menegaskan bahwa hening cipta adalah cara untuk memahami esensi Ketuhanan karena dalam keheningan muncul kasih murni hingga kita tergerak melakukan yang terbaik untuk bangsa. Tanpa laku hening cipta yang sesungguhnya, Pancasila akan selalu menjadi retorika semata.

Kedua, Pancasila seharusnya dihayati tidak hanya sebatas seremonial, tetapi sebagai cara hidup. SHD juga menegaskan Pancasila seyogyanya menjadi ‘way of life‘ di berbagai kehidupan masyarakat. Tanpa menjadikan laku hening cipta sebagai ‘way of life’, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan luput dari perilaku destruktif, seperti korupsi dan manipulasi.

Ketiga, implementasi Pancasila tercermin melalui Trisakti Pancasila: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berbudaya sesuai jati diri bangsa. Rumusan ini adalah kunci untuk menata bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Founding Fathers kita.

Refleksi Penerapan Pancasila dengan Kondisi Kebangsaan Terkini

Perekonomian Indonesia sedang dihadapkan pada situasi yang sangat dinamis. Di satu sisi, disebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% (kuartal I 2026), tertinggi kedua se-Asia Tenggara menyaingi Singapura dan Malaysia. Inflasi pada bulan April 2026 mencapai 2,42%, terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Ini merupakan sebagian dari data ekonomi makro Indonesia yang menunjukkan perkembangan yang positif.

Di sisi lain, jika kita melihat berita, kondisi ekonomi makro Indonesia malah tampak tidak baik-baik saja. Kondisi rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika menjadi isu yang mengemuka. Pelemahan tersebut disebabkan oleh konflik geopolitik di Timur Tengah, di mana konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga energi global sehingga para pemegang saham dan pebisnis cenderung mengamankan asetnya dengan membeli dolar AS (mata uang dominan dalam transaksi internasional).

Selain dampak moneter, ketidakstabilan politik juga dapat mengancam kredibilitas fiskal dalam negeri. APBN pada akhir tahun 2025 telah menunjukkan defisit hingga sebesar 2,92% dari produk domestik bruto (PDB), defisit tertinggi setelah masa pandemi, dan defisit tersebut hampir menyentuh batas toleransi defisit negara terhadap PDB yaitu 3%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dari dua data yang bertolak belakang tersebut, artinya, terdapat paradoks dalam perekonomian Indonesia yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, jika Indonesia benar-benar menerapkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan Pancasila, mengapa tantangan ekonomi domestik terjadi? Apakah terjadi salah penerapan dalam sistem ekonomi Pancasila atau ekonomi Pancasila sebetulnya belum diterapkan?

Ekonomi Pancasila pada prinsipnya merupakan ekonomi yang digerakkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Setidaknya, ada dua ekonom yang menggeluti ekonomi Pancasila. Menurut Prof H. Emil Salim, dalam ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial. Menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat kecil dan bertumpu pada moralitas sosial, egalitarianisme, nasionalisme ekonomi, koperasi dan keseimbangan antara perencanaan pusat dan daerah.

Benang merah dari dua mazhab ekonomi Pancasila tersebut adalah adanya elemen pemerataan sosial dan berorientasi pada masyarakat. Sistem ini tidak sepenuhnya menyerahkan kegiatan ekonomi kepada negara maupun kepada mekanisme pasar, tetapi menggabungkan unsur-unsur yang dianggap sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Berorientasi pada masyarakat menjadi titik tekan dalam sistem ekonomi ini. Artinya, Masyarakat tidak hanya menjadi obyek dari penyelenggaraan kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki porsi signifikan, baik pada aktivitas ekonomi, hingga turut serta dalam pengambilan kebijakan. Kuncinya ada pada inklusivitas masyarakat.

Pada 20 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI menegaskan bahwa pemerintah menjalankan ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional. Selain itu, disampaikan pula bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa. Implementasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bisa dilihat dari program-program unggulan (flagship programs), diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pada prinsipnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di atas kertas, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. Jika mengikuti semangat ekonomi Pancasila, program tersebut seyogyanya harus mengedepankan peran masyarakat (people driven) alih-alih pendekatan yang top-down.

Pengalaman masa lalu, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), menunjukkan bahwa program yang sangat bergantung pada pendekatan top-down belum tentu dapat berlangsung lama. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa selama 14 tahun program berjalan (2007-2019), penyaluran KUR subsektor perkebunan hanya mencapai 22,63% dari target 60%. Kendala ada pada proses penyaluran kredit dari perbankan ke pelaksana KUR yang dinilai terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak, alih-alih demi menjalankan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kewaspadaan.

Pembelajaran dari program pemerintah sebelumnya tentu tidak dapat dikesampingkan. Upaya yang mengedepankan people-driven perlu secara nyata diterapkan. Oleh karena itu, apabila program MBG ingin dijalankan secara efektif, pelaksanaannya sebaiknya tidak sepenuhnya berbasis proyek yang terpusat. Program tersebut dapat melibatkan pelaku usaha lokal, seperti warung makan atau kantin sekolah, sehingga manfaat ekonominya juga dirasakan secara langsung oleh warga setempat. Sementara itu, keberadaan KDMP perlu dirancang agar benar-benar menciptakan nilai tambah ekonomi. Jika koperasi hanya berfungsi menggantikan peran usaha ritel yang sudah ada, maka yang terjadi hanyalah persaingan baru, bukan menciptakan kesempatan ekonomi yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aksi Nyata melalui Pusaka Indonesia

Perkumpulan Pusaka Indonesia senantiasa hadir sebagai wadah untuk mewujudkan Trisakti Pancasila. Dalam kaitannya dengan keberdikarian ekonomi, Pusaka Indonesia terus mendorong para kader untuk berdaya melalui bidang kewirausahaan sosial dalam Program Social Entrepreneur Academy (SEA). Dalam program ini para kader Pusaka Indonesia diajak mengidentifikasi potensi diri, lalu mengembangkannya menjadi produk yang siap dipasarkan. Produk-produk yang siap akan didukung pemasarannya melalui Gemah Ripah Nature’s (GRN) Corner, perusahaan ritel dengan jejaring yang luas. Dari sini rantai keberdikarian ekonomi baru tersebut kemudian dimulai.

Tak hanya itu, untuk para kader Pusaka Indonesia yang berminat menekuni pertanian organik, dapat bergabung dan belajar bersama praktik pertanian selaras alam dalam Program Sigma Farming Academy (SFA). Informasi lebih lengkap mengenai Pusaka Indonesia dan program-programnya dapat dilihat melalui website https://pusakaindonesia.id/.

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia menjadi contoh konkrit bagaimana Pancasila yang sesungguhnya – melalui laku hening cipta dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari- hari. Mari kita terus bangkitkan esensi Pancasila yang sesungguhnya di keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!

Penulis: I Made Diangga
Wakil Bidang Riset dan Kajian, Pusaka Indonesia

Daftar Referensi