Ironi Korupsi dalam Kehidupan Berpancasila

Maraknya kasus korupsi yang terus terungkap di tanah air belakangan ini menjadi sorotan dalam siaran Kopi Pro Tiga RRI, yang menghadirkan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro (SHD), sebagai narasumber pada Jumat dini hari (17/7). Dalam kesempatan tersebut, SHD menyampaikan pandangannya mengenai kondisi yang kontradiktif: Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, namun praktik korupsi justru masih merajalela di tengah masyarakat.

Tiga Motif di Balik Korupsi

Menurut SHD, terdapat setidaknya tiga motif yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Motif pertama adalah kondisi terdesak. Pelaku merasa pendapatannya tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, sehingga mencari berbagai cara untuk menambah penghasilan, termasuk mengambil uang yang bukan menjadi haknya.

Motif kedua adalah keserakahan yang tidak mengenal batas. Berbeda dengan motif pertama, korupsi jenis ini tidak lahir dari kekurangan finansial.

“Secara finansial, orang-orang seperti ini berlebihan. Tetapi yang namanya keserakahan itu bisa tanpa batas. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai ilusi kebahagiaan,” ujar SHD.

Ia menjelaskan bahwa sebagian orang meyakini semakin banyak uang yang dimiliki, semakin bahagia hidupnya. Keyakinan tersebut mendorong mereka mengejar kekuasaan, sementara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dibutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, uang dan kekuasaan saling berkaitan karena keduanya dianggap sebagai sumber kebahagiaan.

Motif ketiga, yang menurut SHD kerap luput dari perhatian, adalah dorongan untuk dipandang sebagai pribadi yang baik dan dermawan. Ia menggambarkan bagaimana budaya di masyarakat sering kali menuntut pejabat untuk bersikap royal dan gemar membagikan uang. Pejabat yang jujur dan hidup sederhana justru kerap dipersepsikan tidak peduli atau tidak kooperatif. Tekanan sosial semacam ini dapat mendorong sebagian pejabat yang semula ingin tetap bersih akhirnya terjerumus dalam praktik korupsi demi menjaga citra dan memenuhi ekspektasi lingkungan.

SHD juga menyoroti fenomena high cost politics atau politik berbiaya tinggi. Menurutnya, sistem demokrasi liberal saat ini membuat biaya untuk menjadi pejabat publik—baik di ranah eksekutif maupun legislatif melalui pilkada dan pemilu—menjadi sangat mahal.

“Karena memang untuk mendapatkan jabatan itu membutuhkan biaya besar, termasuk merawat konstituen dan memelihara tim pendukung. Mau tidak mau, itu menjadi sebuah pilihan,” urai SHD.

Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Menjadi Pembicara Talkshow Gema Pancasila di Jakarta

Integritas Dimulai dari Hal-Hal Kecil

Sejumlah pendengar turut menyampaikan pandangannya melalui sambungan telepon. Pak Kaswa dari Brebes menyoroti proses pemilihan kepala daerah yang kerap diwarnai politik uang sehingga hasilnya tidak selalu mencerminkan suara hati nurani masyarakat. Pendengar lain dari Purwokerto menambahkan bahwa mahalnya biaya politik, mulai dari pencalonan gubernur hingga walikota, membuat praktik tersebut terasa telah mengakar di berbagai daerah.

Sementara itu, Ibu Gaby dari Yogyakarta menyampaikan kekhawatirannya bahwa penjelasan mengenai berbagai motif korupsi, jika tidak dipahami secara utuh, dapat terkesan sebagai pembenaran bahwa korupsi merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan.

Menanggapi hal tersebut, SHD menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang membenarkan perilaku korupsi. Dari sudut pandang apa pun, koruptor tetap bersalah, baik secara moral, religi, kesadaran, maupun hukum positif.

“Sebenarnya manusia itu punya harga diri, punya kualitas diri, punya moral yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang bukan haknya, ya jangan diambil. Itu seharusnya menjadi standar setiap insan manusia,” tegas SHD.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa banyak orang yang seharusnya menjadi teladan justru memiliki kualitas integritas yang rapuh. Akibatnya, mereka mudah melanggar etika dan moral tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan sosial.

“Orang-orang yang seharusnya menjadi penegak keadilan seringkali justru ikut ke dalam pusaran praktik korupsi,” ujarnya.

SHD mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang memegang jabatan. Banyak orang biasa yang sesungguhnya memiliki watak koruptif, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk mewujudkannya. Ia mencontohkan hal sederhana, yakni ketika seseorang diberi amanah mengelola dana publik, tidak sedikit yang tergoda mengambil sebagian uang tersebut sedikit demi sedikit.

Karena itu, melalui Pusaka Indonesia, SHD ingin membangun komunitas yang antikorupsi dan menjunjung tinggi integritas, termasuk dalam hal-hal yang tampak sederhana. “Kita tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil, supaya terbiasa untuk tidak korupsi ketika ada hal-hal yang besar,” tutupnya.

Nantikan Dialog Pancasila KOPI Pro 3 berikutnya bersama Setyo Hajar Dewantoro di RRI Pro 3, setiap Jumat dini hari, Pukul 00.00 – 02.00 WIB di https://rri.co.id/stream/radio dan Ngaji Pancasila setiap Senin pukul 22.00 WIB di Facebook Setyo Hajar Dewantoro. Ikuti terus kegiatan Pusaka Indonesia di www.pusakaindonesia.id, Facebook dan Instagram.